Rencana Terbit

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
Daftar Data Periode Tahunan
No Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Bagian Organisasi 10 - - - - - - - - - - -
2 Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan Bagian Organisasi 10 - - - - - - - - - - -
3 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
4 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
6 Persentase Perangkat Daerah (PD) Di Tingkat Kabupaten/kota Yang Terhubung Dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
7 Jumlah Anggota Perpustakaan Menurut Tipe Keanggotaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
8 Jumlah Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
9 Indeks Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
10 Jumlah Kamar Dan Tempat Tidur Pelayanan Rumah Sakit RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
11 Jumlah Pelayanan Di Rumah Sakit RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
12 Jumlah OPD Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
13 Jumlah Layanan Publik Bagian Organisasi 10 - - - - - - - - - - -
14 Penilaian Kinerja Pelayanan Publik (Perangkat Daerah) Bagian Organisasi 10 - - - - - - - - - - -
15 Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
16 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
17 Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
18 Jumlah Desa Penerima Bantuan Air Bersih Menurut Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
19 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
20 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
21 Rasio PAD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
22 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
23 Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD (Melihat Kredibilitas Anggaran Belanja Dari Perencanaan Awal) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
24 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Melihat Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
25 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
26 Indeks Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
27 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
28 Indeks Modal Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
29 Indeks Daya Saing Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
30 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
31 Jumlah Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
32 Jumlah Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
33 Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
34 Persentase Perekaman KTP Elektronik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
35 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari Yang Memiliki KIA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
36 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
37 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap Di Puskesmas Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
38 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
39 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
40 Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
41 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
42 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
43 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
44 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
45 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
46 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
47 Jumlah Ternak Besar Menurut Kecamatan Dan Jenis Ternak Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
48 Jumlah Ternak Kecil Menurut Kecamatan Dan Jenis Ternak Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
49 Jumlah Rumah Pemotongan Hewan Menurut Kecamatan Dan Status Kepemilikan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
50 Jumlah Daging Hasil Ternak Rumah Pemotongan Hewan Menurut Kecamatan Dan Jenis Ternak Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
51 Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
52 Indikator Anomali Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
53 Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
54 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
55 Jumlah Modal Koperasi, Volume Usaha, Dan Sisa Hasil Usaha Menurut Jenis Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
56 Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
57 Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten / Kota Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
58 Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
59 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
60 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
61 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/kota Dalam Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
62 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
63 Panjang Jalan Berdasarkan Yang Ditetapkan Kepala Daerah Dalam SK Jalan Kewenangan Kab/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
64 Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
65 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
66 Persentase Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
67 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
68 Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (unmet Need) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
69 Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten (Realisasi Penanaman Modal) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
70 Persentase Anak Usia 5 Sampai Dengan 6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - 10 - - - - -
71 Jumlah Peserta Didik PAUD Berdasarkan Status Kesiswaan Menurut Kecamatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - 10 - - - - -
72 Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Dasar Berdasarkan Status Kesiswaan Menurut Kecamatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
73 Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Status Kesiswaan Menurut Kecamatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - 10 - - - - -
74 Jumlah Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan Menurut Kecamatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - 10 - - - - -
75 Terlestarikannya Cagar Budaya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
76 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
77 Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
78 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
79 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
80 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
81 Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
82 Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Menurut Perangkat Daerah Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
83 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
84 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
85 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
86 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
87 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
88 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
89 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
90 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
91 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
92 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
93 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
94 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
95 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
96 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
97 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
98 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
99 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
100 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
101 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
102 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
103 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
104 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
105 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
106 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
107 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
108 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
109 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
110 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
111 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
112 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
113 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
114 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
115 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
116 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
117 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
118 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
119 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
120 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
121 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
122 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
123 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
124 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
125 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
126 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
127 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
128 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
129 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
130 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
131 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
132 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
133 Jumlah Anggota PKK Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
134 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
135 Jumlah Lembaga Adat Desa (LAD) Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
136 Jumlah Anggota Satlinmas Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
137 Jumlah Kamar Dan Tempat Tidur Pelayanan Rumah Sakit RSUD Waru 10 - - - - - - - - - - -
138 Jumlah Pelayanan Di Rumah Sakit RSUD Waru 10 - - - - - - - - - - -
139 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
140 Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
141 Jumlah Perda/Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
142 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
143 Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
144 Waktu Tanggap (response Time) Penanganan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
145 Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
146 Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
147 Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
148 Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
149 Jumlah Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
150 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
151 Jumlah Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
152 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
153 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
154 Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
155 Rasio Konektivitas Kabupaten/kota Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
156 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
157 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
158 Jumlah Penderita Penyakit Menular Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
159 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
160 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
161 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
162 Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia Lebih Dari 15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
163 Jumlah Tempat Tidur Di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
164 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
165 Prevalensi Wasting Pada Balita Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
166 Jumlah Balita Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
167 Jumlah Balita Terindikasi Stunting Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
168 Jumlah Balita Terindikasi Underweight Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
169 Jumlah Balita Terindikasi Wasting Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
170 Jumlah Satuan Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Status Menurut Kecamatan (Tahunan) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
171 Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan (Tahunan) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
172 Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan (Tahunan) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
173 Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan (Tahunan) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
174 Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan (Tahunan) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
175 Rasio Peserta Didik Terhadap Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
176 Rasio Peserta Didik Terhadap Rombongan Belajar Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
177 Indeks Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
178 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
179 Angka Partisipasi Kasar (SD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
180 Angka Partisipasi Kasar (SMP) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
181 Angka Partisipasi Murni (SD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
182 Angka Partisipasi Murni (SMP) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
183 Rata-Rata Lama Sekolah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
184 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
185 Angka Partisipasi Sekolah (7-15 Tahun) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
186 Persentase Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
187 Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
188 Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
189 Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
190 Jumlah Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
191 Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
192 Jumlah Sekolah Dengan Akses Internet Untuk Pengajaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
193 Jumlah Sekolah Dengan Akses Komputer Untuk Pengajaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
194 Jumlah Sekolah Dengan Akses Listrik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
195 Jumlah Sekolah Dengan Akses Terhadap Air Minum Layak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
196 Jumlah Sekolah Dengan Fasilitas Cuci Tangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
197 Persentase Angka Putus Sekolah Siswa Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
198 Persentase Guru ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
199 Jumlah Satuan Pendidikan Dengan Akreditasi Minimal B Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
200 Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
201 Persentase Satuan Pendidikan Dengan Akreditasi Minimal B Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
202 Rasio Kecukupan Guru (ASN) Di Sekolah Negeri Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
203 Nilai Kemampuan Literasi Pada Jenjang SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
204 Nilai Kemampuan Literasi Pada Jenjang SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
205 Nilai Kemampuan Numerasi Pada Jenjang SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
206 Nilai Kemampuan Numerasi Pada Jenjang SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
207 Nilai Iklim Inklusivitas Pada Jenjang SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
208 Nilai Iklim Inklusivitas Pada Jenjang SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
209 Nilai Iklim Keamanan Pada Jenjang SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
210 Nilai Iklim Keamanan Pada Jenjang SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
211 Nilai Iklim Kebhinnekaan Pada Jenjang SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
212 Nilai Iklim Kebinekaan Pada Jenjang SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
213 Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
214 Persentase Satuan Pendidikan Dasar, Usia Dini, Dan Nonformal Yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
215 Persentase Guru Yang Bersertifikat Pendidik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
216 Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
217 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
218 Jumlah Tutor Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
219 Jumlah Peserta Didik Perempuan Usia Kelas 5 SD Atau Sederajat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
220 Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
221 Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan Yang Memperoleh Sertifikasi Profesi Di Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
222 Persentase Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Didaftarkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
223 Persentase Museum Yang Dilestarikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
224 Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni Dan Pusat Sejarah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
225 Nilai Pemajuan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 10 - - - - - - - - - - -
226 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
227 Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
228 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
229 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Di Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
230 Rasio Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Terhadap Populasi Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
231 Persentase Nakes Dan Named Yang Tersertifikasi Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
232 Rasio Dokter Spesialis Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
233 Presentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
234 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Standar SPA Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
235 Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna Yang Sertifikatnya Masih Berlaku Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
236 Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
237 Jumlah Puskesmas Dan Jaringannya Yang Memenuhi Standar Pelayanan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
238 Persentase Puskesmas Dengan SDMK Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
239 Jumlah Puskesmas Mampu Pelayanan KB MKJP Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
240 Persentase Puskesmas Mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
241 Persentase Labkesmas Yang Terakreditasi Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
242 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Puskesmas Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
243 Rata-rata Hasil Survey Kepuasan Pasien Puskesmas (1 Tahun 2 Kali) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
244 Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
245 Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana Prasarana, Alat Dan Atau Obat Yang Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
246 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
247 Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenisnya Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
248 Proporsi Fasyankes Terintegrasi SIKN Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
249 Persentase Fasyankes Yang Memiliki Minimal 80% Puskesmas Sesuai Standar SPA Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
250 Persentase Fasyankes Terakreditasi Paripurna Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
251 Jumlah Public Safety Center (PSC) Tersediaan, Terkelolaan Dan Terintegrasi Dengan Fasyankes Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
252 Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
253 Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
254 Persentase Remaja Putri Yang Mengkonsumsi TTD Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
255 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
256 Jumlah Santri/santriwati Yang Mendapatkan Layanan Pemeriksaan Gratis Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
257 Jumlah Jenis Layanan Yang Dikembangkan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
258 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
259 Jumlah Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
260 Jumlah Posyandu Berdasarkan Jenisnya Menurut Kecamatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
261 Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
262 Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
263 Jumlah Bayi Lahir Kurang Dari 37 Minggu Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
264 Jumlah Bayi Lahir Hidup Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
265 Jumlah Seluruh Bayi Usia 0–28 Hari Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
266 Persentase Bayi Lahir Premature (Kurang Dari 37 Minggu) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
267 Jumlah Kematian Bayi Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
268 Jumlah Kematian Bayi Usia Kurang Dari 28 Hari (JK Kurang Dari 28hr) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
269 Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
270 Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
271 Angka Kematian Balita Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
272 Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
273 Jumlah Seluruh Anak Balita Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
274 Jumlah Total Anak Balita (JAB(5)) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
275 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
276 Persentase Balita Yang Dipantau Pertumbuhan Dan Perkembangannya Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
277 Cakupan Imunisasi HPV Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
278 Jumlah Anak Perempuan Usia Kelas 5 SD Atau Sederajat Yang Sudah Mendapat Imunisasi HPV Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
279 Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
280 Persentase Merokok Pada Penduduk Usia 10-21 Tahun Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
281 Persentase RFT Rate Kusta Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
282 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
283 Jumlah Kasus TBC Yang Ditemukan Dan Dilaporkan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
284 Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
285 Persentase Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
286 Jumlah Anak Usia 6-23 Bulan Mendapatkan MP ASI Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
287 Jumlah Bayi Usia 6 Bulan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
288 Jumlah Bayi Usia 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
289 Persentase Anak Berusia 6 Bulan Yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
290 Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
291 Jumlah Sasaran Ibu Hamil Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
292 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
293 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
294 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Melahirkan Tidak Di Fasilitas Kesehatan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
295 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
296 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
297 Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
298 Prevalensi Stunting (pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
299 Jumlah Anak Balita Yang Mengalami Stunting (JAB(5) P Stunting) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
300 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
301 Jumlah Anak Balita Yang Menderita Kurus Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
302 Jumlah Anak Balita Yang Menderita Sangat Kurus Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
303 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
304 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
305 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
306 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
307 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
308 Persentase Pelayanan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
309 Prevalensi Depresi Di Umur Lebih Dari 15 Tahun Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
310 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
311 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
312 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
313 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment Success Rate) Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
314 Insidensi HIV/AIDs Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
315 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
316 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
317 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
318 Persentase Penerbitan Dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
319 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman Dan Bermutu Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
320 Persentase Sarana IRTP Yang Memenuhi Ketentuan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
321 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Dari Lintas Sektor Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
322 Persentase Sarana Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Memenuhi Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
323 Persentase Apotek Dan Toko Obat Yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
324 Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
325 Angka Populasi Bebas PM Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
326 Angka Populasi Bebas PTM Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
327 Persentase Rumah Tangga Sehat Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
328 Persentase Rumah Tangga Sehat Di Wilayah Kerja Puskesmas Menurut Puskesmas Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
329 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
330 Indeks Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
331 Indeks Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
332 Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
333 Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kabupaten/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
334 Persentase Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
335 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi Dan Banjir Rob Kewenangan Kabupaten/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
336 Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
337 Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (air Limbah Domestik Layak Dan Aman) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
338 Persentase Penambahan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
339 Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
340 Luasan Genangan Air Wilayah Perkotaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
341 Persentase Kepatuhan PBG Dan SLF Kabupaten/kota Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
342 Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
343 Peta Jalan Nasional Tol, Jalan Nasional Nontol, Peta Jalan Provinsi Dan Peta Jalan Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
344 Peta RDTR Kabupaten/Kota Skala 1:5.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
345 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Skala 1:50.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
346 Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Yang Sudah Dilegalkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
347 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
348 Kondisi Mantap Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
349 Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
350 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
351 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Tersertifikasi Di Wilayah Kabupaten/kota Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Operator/teknis/analis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
352 Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, Dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
353 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
354 Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
355 Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
356 Luas Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Kewenangan Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
357 Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
358 Luas Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi Dan Banjir Rob Kewenangan Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
359 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Kewenangan Kabupaten/kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
360 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 - - - - - - - - - - -
361 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
362 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
363 Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan Dan Perdesaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
364 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
365 Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
366 Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kota Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
367 Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
368 Kapasitas Air Baku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
369 Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
370 Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
371 Persentase Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
372 Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung Yang Digunakan Sesuai Dengan Peruntukannya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
373 Jumlah Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
374 Jumlah Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Sudah Diterbitkan Di Kota Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
375 Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
376 Rasio Tenaga Operator/teknisi/analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
377 Jumlah Tenaga Operator/teknisi/analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
378 Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
379 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
380 Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
381 Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
382 Persentase Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Di Kabupaten/kota Ditangani Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
383 Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Yang Tertangani Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
384 Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
385 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
386 Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
387 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
388 Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
389 Pemukiman Kumuh Kota Yang Ditangani Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
390 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
391 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
392 Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Di Atas KKPR Dibandingkan Dengan Luas KKPR Yang Diterbitkan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
393 Persentase Penyelesaian Izin Membuka Tanah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
394 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
395 Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
396 Persentase Subjek Penerima Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Subjek Redistribusi Tanah Dan Persentase Realisasi Dari Target Luas Objek Redistribusi Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penetapan Objek Redistribusi Tanah Dalam Tahun Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
397 Ditetapkannya Hak Atas Tanah Dalam Penguasaan Dan Pengelolaan Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
398 Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Yang Mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
399 Persentase Luas Peta Nilai Tanah Yang Telah Dimanfaatkan Dalam Pelayanan BPHTB Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
400 Persentase Luas Tanah Potensi TORA Untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah Dan Jumlah Potensi Subjek Penerima Manfaat Yang Dapat Ditindaklanjuti Dengan Penataan Akses Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
401 Persentase Terpetakannya Seluruh Bidang Tanah Dalam Satu Desa Atau Kelurahan Lengkap Secara Berkualitas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
402 Persentase Luas Tanah Yang Ditetapkan Ganti Kerugian Untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah Pada Tahun Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
403 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
404 Persentase Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
405 Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
406 Persentase Tanah Untuk Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
407 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
408 Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
409 Presentase SOP Yang Tersedia Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penyelenggaraan Tibumtranmas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
410 Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal Yang Digunakan Sebagai Penunjang Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
411 Jumlah PPNS Pada Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
412 Persentase Jumlah Anggota Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
413 Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
414 Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
415 Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas Yang Dilaksanakan Oleh Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
416 Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
417 Persentase Kejadian Kebakaran Yang Ditangani Kurang Dari 15 Menit Di Wilayah Kabupaten Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
418 Jumlah Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
419 Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
420 Persentase Pelayanan Kebakaran Dan Non Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 10 - - - - - - - - - - -
421 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
422 Indeks Ketahanan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
423 Indeks Kapasitas Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
424 Jumlah Desa Rawan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
425 Jumlah Rumah Rusak Akibat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
426 Luasan Daerah Rawan Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
427 Luasan Daerah Rawan Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
428 Luasan Daerah Rawan Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
429 Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/legal Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
430 Jumlah Dokumen Kebencanaan Yang Telah Ditetapkan Dan Masih Berlaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
431 Persentase Penanganan Pra Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
432 Persentase Penanganan Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
433 Persentase Penyediaan Peralatan, Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
434 Persentase Warga Negara Dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
435 Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
436 Persentase Jumlah Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
437 Jumlah Warga Negara Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
438 Persentase Lembaga Non BPBD Yang Berpartisipasi Dalam Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 - - - - - - - - - - -
439 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Sosial Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
440 Persentase PPKS Yang Mandiri Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
441 Persentase PPKS Yang Tertangani Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
442 Persentase Sarana Prasarana Bagi Korban Bencana Kabupaten Yang Disediakan Sesuai Standar Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
443 Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dan/atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Di Luar Panti Sesuai Standar Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
444 Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dan/atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten Pada Masa Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Sesuai Standar Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
445 Persentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
446 Persentase Penerima Manfaat Yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
447 Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
448 Persentase Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
449 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
450 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
451 Jumlah Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
452 Jumlah Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
453 Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
454 Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
455 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
456 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
457 Persentase Sarana Prasarana Yang Disediakan Sesuai Standar Untuk Pelayanan Sosial Di Luar Panti Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
458 Jumlah Pemutakhiran Data Fakir Miskin Dan Kelompok Rentan Yang Dilakukan Selama Satu Tahun Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
459 Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
460 Jumlah Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
461 Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
462 Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial, Dan Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
463 Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
464 Jumlah Karang Taruna, Pengurus, Dan Klasifikasi Karang Taruna Menurut Kecamatan Dinas Sosial 10 - - - - - - - - - - -
465 Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
466 Upah Minimum Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
467 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
468 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
469 Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
470 Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
471 Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
472 Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
473 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/kota Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
474 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
475 Persentase Calon Transmigran Yang Ditempatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
476 Jumlah Penduduk Bekerja Usia 15 - 65 Tahun Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
477 Jumlah Total Pemuda Usia 16–30 Tahun Yang Bekerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
478 Jumlah Total Tenaga Kerja (JTK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
479 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
480 Persentase Rekomendasi Izin Usaha Koperasi Yang Diterbitkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
481 Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Yang Diawasi Dan Diperiksa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
482 Persentase Koperasi Yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
483 Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
484 Persentase Koperasi Jasa, Produsen, Dan Serba Usaha Yang Dibina Pengembangan Usahanya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
485 Jumlah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
486 Jumlah Volume Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
487 Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
488 Jumlah Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
489 Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
490 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
491 Data Koperasi Merah Putih Aktif Di Indonesia Menurut Kabupaten/Kota Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
492 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Jenis Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
493 Jumlah UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (NIB) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
494 Rasio Kewirausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
495 Pertumbuhan Wirausaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
496 Jumlah Usaha Mikro Baru Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
497 Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
498 Jumlah Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
499 Jumlah Usaha Mikro Binaan Yang Meningkat Skala Usahanya Menjadi Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
500 IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja 10 - - - - - - - - - - -
501 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
502 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
503 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
504 Skor Hasil Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
505 Jumlah Anak Perempuan Umur 13–17 Tahun Yang Mengalami Kekerasan (JAPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
506 Jumlah Anak Usia 13-17 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Dan Mendapat Layanan Dari Semua Bentuk Kekerasan Yang Dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
507 Jumlah Anak Usia 13-17 Tahun Yang Mengalami Minimal Satu Bentuk KDRT Dalam 12 Bulan Terakhir Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
508 Jumlah Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
509 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) Yang Dilaporkan Melalui SIMFONI PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
510 Jumlah Perempuan Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun (JPMKS) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
511 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
512 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
513 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
514 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
515 Laju Pertumbuhan Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
516 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
517 Persentase Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Yang Mendapat Pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
518 Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
519 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun (rata-rata Anak Per Wanita) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
520 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
521 Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
522 Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
523 Jumlah Paguyuban Dan Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
524 Indeks Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
525 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Of Undernourishment) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
526 Nilai PPH Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
527 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
528 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
529 Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
530 Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Dan Mutu Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
531 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
532 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
533 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
534 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
535 PDRB Sektor Pertanian Dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
536 Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
537 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
538 Jumlah Populasi Ternak Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
539 Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh Dari Surveilens Penyakit Dari 5 PHMS) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
540 Luas Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
541 Produktivitas Sektor Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
542 Panjang Prasarana Pertanian Yang Dibangun Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
543 Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
544 Jumlah Petani Penerima Manfaat Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
545 Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Terbit Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
546 Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
547 Persentase Luas Areal Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
548 Persentase Wilayah/kawasan (kabupaten/kota) Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
549 Persentase Wilayah/kawasan (kabupaten/kota) Yang Terkendali Dari Penyakit Zoonosis Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
550 Persentase Wilayah/kawasan Kabupaten/kota Yang Mampu Menekan Kasus Positif Rabies Pada Hewan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
551 Persentase Wilayah/kawasan Terkendali Dari Penyakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
552 Luas Tanaman (ubi) Menghasilkan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
553 Luas Total Lahan Baku Sawah (LLBS) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
554 Proporsi Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
555 Jumlah Ternak Yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan Dan Jenis Ternak Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
556 Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
557 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
558 Jumlah Produksi Florikultura Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
559 Jumlah Produksi Jagung Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
560 Jumlah Produksi Kedelai Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
561 Jumlah Produksi Kelapa Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
562 Jumlah Produksi Padi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
563 Jumlah Produksi Ubi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
564 Jumlah Produksi Ubi Kayu Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
565 Jumlah Produksi Telur Unggas Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
566 Produktivitas Jagung Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
567 Produktivitas Kelapa Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
568 Produktivitas Padi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
569 Total Luas Area Panen Jagung Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
570 Total Luas Area Panen Padi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
571 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
572 Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
573 Indeks Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
574 Indeks Kualitas Lahan Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
575 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
576 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
577 Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
578 Jumlah Sampah Total (JSJS) Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
579 Jumlah Sampah Yang Dikumpulkan Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
580 Jumlah Sampah Yang Terolah Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
581 Jumlah Timbulan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
582 Jumlah Sampah Yang Tertangani Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
583 Persentase Sampah Yang Terkelola Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
584 Persentase Penanganan Sampah Dan Sampah Terkelola Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
585 Persentase Volume Sampah Yang Tertangani Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
586 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
587 Kapasitas Daya Tampung TPA, TPS3R, Dan TPS Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
588 Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
589 Jumlah Dokumen Perencanaan/kajian Lingkungan Hidup Yang Disusun Sesuai Pedoman Dan Tepat Waktu Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
590 Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
591 Persentase Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
592 Luasan Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
593 Persentase RTH Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
594 Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
595 Jumlah Lembaga Kemasyarakat Aktif Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
596 Jumlah Kelompok/lembaga Yang Mendapat Penghargaan Lingkungan Hidup Dari Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
597 Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
598 Persentase Limbah B3 Yang Terkelola Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
599 Proporsi Limbah B3 Yang Terkelola Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
600 Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Yang Ditangani/Diolah Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
601 Persentase Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Berancun Yang Terkelola Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
602 Persentase Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota Yang Ditindaklanjuti/dikelola Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
603 Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Ditangani Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
604 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
605 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
606 Persentase Akte Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
607 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
608 Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
609 Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
610 Persentase Anak Berusia 0-4 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
611 Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
612 Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
613 Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
614 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
615 Persentase Ketersediaan Data Yang Akurat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
616 Jumlah Inovasi Pelayanan Yang Dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
617 Persentase Data Profil Kependudukan Yang Disusun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
618 Jumlah Data Profil Kependudukan Yang Disusun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
619 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
620 Jumlah Kecamatan Yang Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
621 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
622 Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
623 Jumlah Perempuan Dalam Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
624 Jumlah Penduduk Dewasa (usia 15-59 Tahun) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
625 Jumlah Penduduk Dewasa (usia 15-59 Tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
626 Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 20-39 Tahun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
627 Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
628 Jumlah Perempuan Muda Umur 18-24 Tahun (JPM) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
629 Jumlah Total Perempuan Usia 15-64 Tahun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
630 Jumlah Total Anak Usia 0-4 Tahun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
631 Jumlah Total Anak Usia 5-17 Tahun (P5-17) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
632 Jumlah Total Penduduk Usia 16–30 Tahun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
633 Jumlah Total Remaja (usia 15-24 Tahun) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
634 Jumlah Penduduk Kecamatan Tlanakan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
635 Jumlah Penduduk Kecamatan Pademawu Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dan Kelurahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
636 Jumlah Penduduk Kecamatan Galis Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
637 Jumlah Penduduk Kecamatan Pamekasan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dan Kelurahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
638 Jumlah Penduduk Kecamatan Proppo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
639 Jumlah Penduduk Kecamatan Palengaan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
640 Jumlah Penduduk Kecamatan Pegantenan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
641 Jumlah Penduduk Kecamatan Larangan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
642 Jumlah Penduduk Kecamatan Pakong Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
643 Jumlah Penduduk Kecamatan Waru Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
644 Jumlah Penduduk Kecamatan Batumarmar Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
645 Jumlah Penduduk Kecamatan Kadur Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
646 Jumlah Penduduk Kecamatan Pasean Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
647 Jumlah Penduduk Kecamatan Tlanakan Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
648 Jumlah Penduduk Kecamatan Pademawu Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
649 Jumlah Penduduk Kecamatan Galis Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
650 Jumlah Penduduk Kecamatan Pamekasan Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
651 Jumlah Penduduk Kecamatan Proppo Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
652 Jumlah Penduduk Kecamatan Palengaan Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
653 Jumlah Penduduk Kecamatan Pegantenan Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
654 Jumlah Penduduk Kecamatan Larangan Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
655 Jumlah Penduduk Kecamatan Pakong Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
656 Jumlah Penduduk Kecamatan Waru Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
657 Jumlah Penduduk Kecamatan Batumarmar Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
658 Jumlah Penduduk Kecamatan Kadur Berdasarkan Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
659 Jumlah Penduduk Kecamatan Pasean Menurut Kelompok Umur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10 - - - - - - - - - - -
660 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
661 Indeks Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
662 Indeks Desa Membangun (IDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
663 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
664 Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Maju Dan Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
665 Jumlah Desa Dengan Status Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
666 Persentase Desa Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
667 Persentase Fasilitasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
668 Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
669 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
670 Persentase Desa Yang Meningkat Tata Kelolanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
671 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
672 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
673 Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
674 Jumlah Kepala Desa Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
675 Jumlah Kepala Desa Perempuan (JPDPerempuan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
676 Jumlah Kepala Desa Menurut Kecamatan Dan Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
677 Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 - - - - - - - - - - -
678 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
679 V/C Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
680 Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
681 Persentase Daerah Rawan Kecelakaan Dan Kemacetan Lalu Lintas Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
682 Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
683 Tingkat Capaian Rencana Induk Jaringan Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
684 Persentase Perusahaan Angkutan Umum Yang Tersertifikasi Sistem Management Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
685 Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
686 Indeks Pemdi Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
687 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
688 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
689 Jangkauan Jaringan Fiber Optik Per Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
690 Jumlah Sistem Informasi Terintegrasi Yang Dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
691 Persentase Kecamatan Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
692 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
693 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
694 Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
695 Persentase Perangkat Daerah (PD) Dan/unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
696 Jumlah Perangkat Daerah (PD) Dan/unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
697 Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
698 Persentase Perangkat Daerah Yang Memperoleh Layanan TIK Dalam Kondisi Baik Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
699 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
700 Persentase Aplikasi Yang Telah Terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
701 Indeks Pembangunan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
702 Indeks Satu Data Indonesia Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
703 Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
704 Persentase Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah Yang Telah Terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
705 Jumlah Kepatuhan Daftar Data Yang Dilaporkan Kepada Walidata Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
706 Indeks Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
707 Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber Dan Sandi Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 10 - - - - - - - - - - -
708 Jumlah Perusahaan Angkutan Umum Yang Tersertifikasi Sistem Manajement Keselamatan Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
709 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
710 Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
711 Nilai Investasi PMA Sektor Pariwisata Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
712 Nilai Investasi PMDN Sektor Pariwisata Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
713 Nilai Investasi Sektor Pariwisata Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
714 Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
715 Realisasi Total Terhadap Target Investasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
716 Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Penanaman Modal Yang Diberikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
717 Jumlah Potensi Penanaman Modal Yang Dipromosikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
718 Kinerja PTSP Dan PPB Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
719 Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Poin) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
720 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
721 Jumlah Pelaku Usaha Yang Melaporkan LKPM Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
722 Persentase Layanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Online Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 - - - - - - - - - - -
723 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
724 Persentase Pemuda Yang Pernah Mengikuti Pelatihan/kursus/ Training Dan Memperoleh Sertifikat Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
725 Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
726 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
727 Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
728 Jumlah Wirausaha Muda Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
729 Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang Melaksanakan Ekstra Kurikuler Pendidikan Kepramukaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
730 Persentase Atlet Yang Berasal Dari Kabupaten/kota Yang Masuk Pelatda Provinsi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
731 Jumlah Atlet Berprestasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
732 Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga Provinsi, Nasional Dan Internasional Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
733 Persentase Cabor Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi (jumlah Cabor Berprestasi/jumlah Cabor) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
734 Persentase Destinasi Pariwisata Yang Dikembangkan Sesuai Dengan Rencana Induk Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
735 Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (hotel Berbintang Non Bintang) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
736 Persentase Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
737 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Dan Pelaku Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
738 Kontribusi Penyediaan Makan Minum Terhadap PDRB Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
739 Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makan Dan Minum Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
740 Rata-rata Lama Tinggal Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
741 Jumlah Kamar Jasa Akomodasi/Hotel Menurut Klasifikasi Hotel Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
742 Jumlah Tempat Tidur Jasa Akomodasi/Hotel Menurut Klasifikasi Hotel Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
743 Tarif Kamar Minimal Dan Maksimal Per Malam Jasa Akomodasi/Hotel Menurut Klasifikasi Hotel Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
744 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
745 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
746 Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
747 Persentase Pengunjung Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
748 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Di Lingkup Pemerintahan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
749 Jumlah SDM Kearsipan Yang Lulus Sertifikasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
750 Tingkat Digitalisasi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
751 Persentase Naskah Kuno Yang Diakuisisi/dialih Media (digitalisasi) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
752 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 - - - - - - - - - - -
753 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perikanan Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
754 Angka Konsumsi Ikan Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
755 Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
756 Persentase Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Yang Dilakukan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
757 Volume Produksi Rumput Laut Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
758 Persentase Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten/Kota Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
759 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
760 Persentase Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
761 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
762 Persentase Produksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
763 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
764 Jumlah Produksi Ikan Olahan Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
765 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kecamatan Dan Jenis Perahu/Kapal Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
766 Produksi Garam Rakyat Menurut Kecamatan Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
767 Luas Lahan Garam Rakyat Menurut Kecamatan Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
768 Produktivitas Lahan Garam Rakyat Dinas Perikanan 10 - - - - - - - - - - -
769 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
770 Kontribusi PDRB Kabupaten Pamekasan Terhadap Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
771 Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
772 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
773 Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Ketersediaan Dan Harganya Stabil Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
774 Persentase Pertumbuhan Retribusi Urusan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
775 Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
776 Persentase Permohonan Perizinan Yang Diproses Tepat Waktu Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
777 Persentase Pasar Yang Memenuhi Standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
778 Persentase Koefisiensi Harga Antar Waktu Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
779 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
780 Net Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
781 Jumlah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
782 Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
783 Jumlah Sarana Perdagangan Di Pasar Menurut Lokasi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
784 Jumlah Sentra, Usaha Dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Sentra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
785 Kontribusi PDRB Sub Sektor Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
786 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dan Kawasan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
787 Kesesuaian Antara Rencana Kerja Pemerintah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
788 Persentase Jumlah Perusahaan Industri Dan Kawasan Industri Yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal (baik) Dibandingkan Seluruh Jumlah Perusahaan Industri Dan Kawasan Industri Yang Sudah Dilakukan Pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
789 Persentase Jumlah Perusahaan Industri Dan Kawasan Industri Yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan Dibandingkan Dengan Jumlah Perusahaan Industri Dan Kawasan Industri Yang Telah Dilakukan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 - - - - - - - - - - -
790 Indeks PPP (Paritas Daya Beli) Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
791 Nilai SKM Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
792 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
793 Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
794 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
795 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Reformasi Birokrasi Yang Disusun Sesuai Dengan Pedoman Dan Tepat Waktu Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
796 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Reformasi Birokrasi Yang Terlaksana Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
797 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Terlaksana Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
798 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Disusun Sesuai Dengan Pedoman Dan Tepat Waktu Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
799 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Disusun Sesuai Dengan Pedoman Dan Tepat Waktu Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
800 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
801 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam Yang Disusun Sesuai Dengan Pedoman Dan Tepat Waktu Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
802 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam Yang Terlaksana Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
803 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pembangunan Yang Disusun Sesuai Dengan Pedoman Dan Tepat Waktu Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
804 Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pembangunan Yang Terlaksana Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
805 Persentase Pemenuhan Pendukung Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
806 Persentase Produk Hukum Yang Diundangkan, Didokumentasikan, Dan Dipublikasikan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
807 Skor Indikator Kualifikasi Dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
808 Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
809 Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
810 Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
811 Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
812 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
813 Persentase Kepatuhan Pemda Dalam Melaksanakan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Terkait Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan Struktur Organisasi Dan Penyetaraan Jabatan) Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
814 Jumlah Laporan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
815 Jumlah Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
816 Ketepatan Penetapan APBD Tahun N Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
817 Jumlah Penetapan Ranperda Tahun N Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
818 Indeks Kinerja Pengadaan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
819 Nilai RB General Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
820 Nilai RB Tematik Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
821 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
822 Indeks Tata Kelola Pengadaan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
823 Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
824 Nilai SKM Kabupaten Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
825 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
826 Persentase Laporan Keuangan Dengan Kualitas Baik Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
827 Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
828 Persentase Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
829 Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
830 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
831 Persentase Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Yang Terselesaikan Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
832 Jumlah Rancangan Undang-undang Berdasarkan Tahapannya (Penyusunan, Harmonisasi, Pembahasan) Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
833 Persentase Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
834 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 10 - - - - - - - - - - -
835 Persentase Penduduk Miskin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
836 Tingkat Pengangguran Terbuka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
837 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
838 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
839 Indeks Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
840 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
841 Pertumbuhan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
842 Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Pedoman Dan Tepat Waktu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
843 Persentase Program Prioritas Nasional Yang Didukung Program Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
844 Persentase Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah Yang Disusun Sesuai Pedoman Dan Tepat Waktu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
845 Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Yang Disusun Dan Dilaporkan Tepat Waktu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
846 Persentase Dokumen Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Renstra Dan Renja Perangkat Daerah Yang Disusun Dan Dilaporkan Tepat Waktu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
847 Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
848 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
849 Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Skala 1:50.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
850 Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
851 Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
852 Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
853 Skor IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
854 Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Menjadi Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
855 Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
856 Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Inovasi Daerah Yang Ditindaklanjuti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
857 Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerapkan Inovasi Dan Telah Menjadi Bagian Dari Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
858 Persentase Inovasi Yang Mencapai Nilai Kematangan Inovasi Lebih Dari 99 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah 10 - - - - - - - - - - -
859 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
860 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
861 Persentase Belanja Pegawai Di Luar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan Melalui TKD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
862 Indeks D.2.pada IPKD (kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
863 Indeks D.4.pada IPKD (penyerapan Anggaran) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
864 Indeks D.5.pada IPKD (kondisi Keuangan Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
865 Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
866 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
867 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target Pendapatan Daerah Pada APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
868 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Pendapatan (tahun Sebelumnya - Audited) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
869 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
870 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
871 Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
872 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Belanja (tahun Sebelumnya - Audited) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
873 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
874 Persentase Penurunan SILPA Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
875 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
876 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
877 Persentase Perangkat Daerah Yang Tertib Dalam Penatausahaan Asetnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
878 Anggaran Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi Guru, Dan Sejenis Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
879 Persentase Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Darurat, Dan Dana Bagi Hasil Yang Tersalurkan Sesuai Pedoman Dan Tepat Waktu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
880 Assets Management Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
881 Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
882 Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
883 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
884 Persentase ASN Yang Menyusun Dokumen Penilaian Kinerja ASN Sesuai Pedoman Dan Tepat Waktu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
885 Jumlah Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
886 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
887 Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
888 Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
889 Jumlah ASN Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
890 Jumlah Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif (Eselon I Dan II) (JPLE) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
891 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Tlanakan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
892 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Tlanakan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
893 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Di Kecamatan Pademawu Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
894 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Di Kecamatan Pademawu Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
895 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Galis Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
896 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Galis Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
897 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Di Kecamatan Pamekasan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
898 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Di Kecamatan Pamekasan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
899 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Proppo Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
900 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Proppo Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
901 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Palengaan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
902 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Palengaan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
903 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pegantenan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
904 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pegantenan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
905 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Larangan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
906 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Larangan Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
907 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pakong Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
908 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pakong Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
909 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Waru Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
910 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Waru Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
911 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Batumarmar Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
912 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Batumarmar Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
913 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Kadur Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
914 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Kadur Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
915 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pasean Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
916 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pasean Menurut Jenis Kelamin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
917 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Tlanakan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
918 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Tlanakan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
919 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pademawu Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
920 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pademawu Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
921 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Galis Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
922 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Galis Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
923 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pamekasan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
924 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pamekasan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
925 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Proppo Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
926 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Proppo Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
927 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Palengaan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
928 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Palengaan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
929 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pegantenan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
930 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pegantenan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
931 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Larangan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
932 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Larangan Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
933 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pakong Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
934 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pakong Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
935 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Waru Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
936 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Waru Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
937 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Batumarmar Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
938 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Batumarmar Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
939 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Kadur Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
940 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Kadur Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
941 Jumlah PNS Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pasean Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
942 Jumlah PPPK Yang Bekerja Di Kantor Kecamatan Pasean Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
943 Persentase Diklat Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
944 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
945 Skor Survei Penilaian Integritas Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
946 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
947 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun N-1 Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
948 Persentase Capaian Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
949 Skor Komponen Evaluasi Internal AKIP Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
950 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD MCSP) Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
951 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
952 Jumlah Perangkat Daerah Yang Diusulkan WBK/WBBM Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
953 Manajemen Risiko Indeks Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
954 Opini Laporan Keuangan Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
955 Jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Di Daerah Pada Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
956 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
957 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
958 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
959 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
960 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Tlanakan Yang Tertangani Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
961 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Tlanakan Yang Tertangani Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
962 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
963 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
964 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
965 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
966 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
967 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pademawu Yang Tertangani Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
968 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Pademawu Yang Tertangani Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
969 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Pademawu Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
970 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
971 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
972 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
973 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
974 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
975 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Barurambat Timur Yang Tertangani Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
976 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
977 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
978 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
979 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
980 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
981 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Lawangan Daya Yang Tertangani Kecamatan Pademawu 10 - - - - - - - - - - -
982 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
983 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
984 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
985 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
986 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Galis Yang Tertangani Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
987 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Galis Yang Tertangani Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
988 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
989 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
990 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
991 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
992 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
993 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pamekasan Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
994 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Pamekasan Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
995 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
996 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
997 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
998 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
999 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1000 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1001 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Kangenan Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1002 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Patemon Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1003 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Patemon Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1004 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Patemon Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1005 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Patemon Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1006 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Patemon Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1007 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Patemon Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1008 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1009 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1010 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1011 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1012 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1013 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Parteker Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1014 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1015 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1016 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1017 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1018 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1019 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Jungcangcang Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1020 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1021 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1022 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1023 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1024 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1025 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Bugih Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1026 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1027 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1028 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1029 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1030 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1031 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Gladak Anyar Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1032 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1033 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1034 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1035 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1036 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1037 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Kolpajung Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1038 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1039 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1040 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1041 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1042 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1043 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Kowel Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1044 Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Terpenuhi Di Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1045 Persentase Kebutuhan Diklat Teknis Yang Diikuti Di Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1046 Persentase Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang Terpenuhi Di Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1047 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kelurahan (Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur - SKM) Di Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1048 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1049 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Barurambat Kota Yang Tertangani Kecamatan Pamekasan 10 - - - - - - - - - - -
1050 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Proppo Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
1051 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Proppo Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
1052 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Proppo Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
1053 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Proppo Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
1054 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Proppo Yang Tertangani Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
1055 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Proppo Yang Tertangani Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
1056 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Proppo Kecamatan Proppo 10 - - - - - - - - - - -
1057 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
1058 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
1059 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
1060 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
1061 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Palengaan Yang Tertangani Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
1062 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Palengaan Yang Tertangani Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
1063 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Palengaan Kecamatan Palengaan 10 - - - - - - - - - - -
1064 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
1065 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
1066 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
1067 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
1068 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pegantenan Yang Tertangani Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
1069 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Pegantenan Yang Tertangani Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
1070 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Pegantenan Kecamatan Pegantenan 10 - - - - - - - - - - -
1071 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Larangan Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
1072 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Larangan Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
1073 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Larangan Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
1074 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Larangan Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
1075 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Larangan Yang Tertangani Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
1076 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Larangan Yang Tertangani Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
1077 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Larangan Kecamatan Larangan 10 - - - - - - - - - - -
1078 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
1079 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
1080 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
1081 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
1082 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pakong Yang Tertangani Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
1083 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Pakong Yang Tertangani Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
1084 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong 10 - - - - - - - - - - -
1085 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Waru Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
1086 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Waru Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
1087 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Waru Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
1088 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Waru Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
1089 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Waru Yang Tertangani Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
1090 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Waru Yang Tertangani Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
1091 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Waru Kecamatan Waru 10 - - - - - - - - - - -
1092 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1093 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1094 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1095 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1096 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Batumarmar Yang Tertangani Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1097 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Batumarmar Yang Tertangani Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1098 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1099 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kadur Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
1100 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Kadur Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
1101 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Kadur Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
1102 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Kadur Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
1103 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Kadur Yang Tertangani Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
1104 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Kadur Yang Tertangani Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
1105 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Kadur Kecamatan Kadur 10 - - - - - - - - - - -
1106 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
1107 Persentase Layanan Publik Di Tingkat Kecamatan, Desa/kelurahan Yang Disosialisasikan Di Seluruh Desa/kelurahan Di Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
1108 Tingkat Kemudahan Layanan Publik Di Kecamatan (Sistem, Mekanisme Dan Prosedur - SKM) Di Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
1109 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Di Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
1110 Persentase Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pasean Yang Tertangani Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
1111 Persentase Potensi/konflik Sosial Di Wilayah Kecamatan Pasean Yang Tertangani Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
1112 Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desanya Di Kecamatan Pasean Kecamatan Pasean 10 - - - - - - - - - - -
1113 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1114 Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1115 Persentase Potensi Konflik Sosial Tertangani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1116 Jumlah Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1117 Persentase Potensi Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Yang Tertangani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1118 Persentase Potensi ATHG Yang Tertangani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1119 Persentase Penguatan IPOLEKSOSBUD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1120 Persentase Peningkatan Cakupan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1121 Persentase Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1122 Persentase Organisasi Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Yang Mengikuti Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1123 Persentase Konflik Sosial Yang Terselesaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 - - - - - - - - - - -
1124 Capaian SPM Managemen RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
1125 Capaian SPM Medik Pada RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
1126 Nilai SKM Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Pada RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
1127 Pemenuhan Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
1128 Terselenggaranya Layanan Rujukan KJSU/KIA/JIWA Pada RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
1129 Akreditasi RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
1130 Rumah Sakit Pendidikan RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
1131 Jumlah Pegawai RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo RSUD Slamet Martodirdjo 10 - - - - - - - - - - -
1132 Persentase SPM RSUD Waru RSUD Waru 10 - - - - - - - - - - -
1133 Jumlah Jenis Layanan Yang Dikembangkan Pada RSUD Waru RSUD Waru 10 - - - - - - - - - - -
1134 Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana Prasarana, Alat Dan Atau Obat Yang Sesuai Standar Di Rumah Sakit Waru RSUD Waru 10 - - - - - - - - - - -
1135 Nilai SKM Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Pada RSUD Waru RSUD Waru 10 - - - - - - - - - - -
1136 Akreditasi RSUD Waru RSUD Waru 10 - - - - - - - - - - -
1137 Jumlah Pegawai RSUD Waru RSUD Waru 10 - - - - - - - - - - -
1138 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 10 - - - - - - - - - - -
1139 Jumlah Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup 10 - - - - - - - - - - -
1140 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Uji Tipe Dinas Perhubungan 10 - - - - - - - - - - -
1141 Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
1142 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 - - - - - - - - - - -
1143 Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
1144 Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 10 - - - - - - - - - - -
1145 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
1146 Persentase Kematian Ibu Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
1147 Jumlah Seluruh Ibu Hamil Dinas Kesehatan 10 - - - - - - - - - - -
1148 Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Desa Di Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1149 Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan Dan Desa Di Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1150 Jumlah Dusun, RW, Dan RT Menurut Desa Di Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1151 Jumlah Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Batumarmar Kecamatan Batumarmar 10 - - - - - - - - - - -
1152 Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
1153 Realisasi PAD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
1154 Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 10 - - - - - - - - - - -
1155 Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
1156 Jumlah Produksi Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 10 - - - - - - - - - - -
1157 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 10 - - - - - - - - - - -
1158 Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Desa Di Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan 10 - - - - - - - - - - -
1159 Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Desa Di Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
1160 Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan Dan Desa Di Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
1161 Jumlah Dusun, RW, Dan RT Menurut Kecamatan Di Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
1162 Jumlah Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Galis Kecamatan Galis 10 - - - - - - - - - - -
1163 Kualifikasi Dan Kompetensi SDM PBJ Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
1164 Pemanfaatan Sistem Pengadaan Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
1165 Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N Sekretariat Daerah 10 - - - - - - - - - - -
1166 Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan Dan Desa Di Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan - - - - - - - - - - - -
1167 Jumlah Dusun, RW, Dan RT Menurut Kecamatan Di Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan - - - - - - - - - - - -
1168 Jumlah Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tlanakan Kecamatan Tlanakan - - - - - - - - - - - -